Minggu, 8 Desember 2013 12:43 wib
Prabowo - Okezone
Hanung Bramantyo (Foto: Johan/Okezone)
YOGYAKARTA - Pasca-reformasi 1998 hingga sekarang Indonesia masih dilanda krisis kepemimpinan, sehingga bangsa ini masih terpuruk dalam hal toleransi untuk menghormati perbedaan. Padahal, filosofis negara ini bisa besar karena keragaman yang menyatu dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an.
"Saat ini lebih parah dari Orde Baru, diskriminasi makin melebar hingga dilakukan organisasi masyarakat, bukan hanya dari lembaga negara saja. Ini real di masyarakat," kata Hanung Bramantyo dalam forum public lecture Jogja Asian Netpack Film Festival (JAFF) 2013 di Taman Budaya Yogyakarta, Sabtu (7/12/2013).
Suami artis Zaskia Adya Mecca itu membeberkan pengalaman pribadinya yang diperlakukan diskriminasi, baik oleh lembaga negara maupun organisasi masyarakat. Namun, sutradara film kenamaan itu tidak akan menyerah begitu saja untuk menciptakan karya-karya film terbaru.
"Saya membuat film kan sudah ada lembaga sensor yang menilai. Kalau sudah disaring lembaga sensor seharusnya tidak perlu lagi ditolak. Ini kan sama artinya tidak percaya pada lembaga sensor, tidak dihormati, diabaikan begitu saja," curhatnya.
"Kondisi saat ini tidak sehat pada kreator, seninaman seperti saya dan masih banyak kreator-kreator lainnya. Coba anda bayangkan, menganggat fakta yang ada dipersoalkan, dihujat dan dicaci maki," imbuhnya.
Hanung mengaku sempat 'putus asa' melihat kondisi ini. Dia terus berfikir mencari kesalah apa yang salah dilakukan. Namun, pria kelahiran Yogyakarta itu belum menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya.
"Ada satu titik saya tidak bisa berbuat apa-apa, diskriminasi banya saya alami sendiri dan mungkin teman-teman juga mengalaminya," paparnya.
Untuk melawan diskriminasi, lanjutnya, tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang atau organisasi lain. Melawan diskriminasi juga bisa dilakukan dengan beragam cara, salah satunya menelorkan film.
Hanung mengaku digandeng Yayasan Denny JA untuk membuat film-film antidiskriminasi. Sudah lima judul film yang sudah diselesaikan dan diputar dalam festival film Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke 8 di Yogyakarta.
Ketua Yayasan Deni JA, Novrianto Kahar menyampaikan, pasca reformasi 1998 justru banyak kasus-kasus diskriminasi di Indonesia. Dia mencontohkan kasus pembantaian tiga penganut Ahmadiyah, maupun kasus-kasus monoritas sosial di masyarakat
Novrianto menganggap, adanya diskriminasi karena tidak ada ketegasan dari pemerintah. Dia memandang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lemah dalam penindakan, khususnya penegakan hukum sehingga menjadi pemicu adanya aksi brutal di masyarakat.
"Pemimpin itu harus menghormati keragaman. Hanya alm. Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) yang menghargai Pluralisme," kata Novrianto.
Dia berharap siapapun Presiden 2014 nanti menghargai keberagaman sehingga mampu menekan diskriminasi di Indonesia.
(tre)
Nikmati berita terikini lewat ponsel Anda di m.okezone.com & bb.okezone.com untuk BlackBerry
